Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Selama 26 tahun perjalanan reformasi di Indonesia, Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan demokrasi mempengaruhi seluruh hajat hidup manusia. Menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat penegakan demokrasi.

Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sebab itu, ia mendukung upaya transformasi kebijakan politik di Indonesia. Baginya, transformasi kebijakan politik dinilai menjadi pondasi untuk pembangunan nasional yang adil dan makmur karena akan mempercepat proses pembangunan, penegakan hukum, dan pengurangan kemiskinan.

“Transformasi politik di berbagai bidang harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti termasuk di bidang politik. Saya percaya demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” tutur Doli.

Upaya transformasi kebijakan politik, menurutnya, turut harus beriringan dengan usaha modernisasi birokrasi. Hal ini harus dilakukan guna memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik.

Sempurnakan Undang-Undang Politik

Politisi Fraksi Golkar itu menyampaikan DPR RI telah melakukan penyempurnaan undang-undang politik. Beberapa undang-undang tersebut di antaranya UU Pemilu, UU Partai Politik, dan sejummlah UU terkait kelembagaan negara.

“Reformasi sistem UU Pemilu, penguatan partai politik, dan kelembagaan negara, seperti DPR dan DPRD, sangat penting,” ujar Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024 ini.

Ia menambahkan, terkait dengan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan desa serta hubungan keuangan pusat dan daerah harus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini, sebutnya, menjadi langkah yang efisien dan responsif yang selaras dengan aspirasi rakyat Indonesia.

Potensi Amandemen Kelima

Memiliki semangat untuk memperbaiki sistem negara, dirinya terbuka dengan peluang untuk amandemen UUD 1945. Ia menjelaskan, setelah amandemen keempat tahun 2002, bangsa Indonesia perlu mulai membahas amandemen kelima.

Doli percaya amandemen kelima ini memberikan arah baru bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang, serta memastikan sistem politik yang stabil dan inklusif. Maka dari itu, ia berpendapat adanya diskusi amandemen kelima menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan di Indonesia.

“Amandemen kelima perlu didiskusikan kembali untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan,” ucapnya.

Keberlanjutan dan Pembaharuan

Dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pimpinan tertinggi bangsa Indonesia, Doli berharap momentum ini bisa memberikan sentuhan baru yang lebih segar untuk mengatasi persoalan bangsa.

Ia pun optimistis Indonesia melangkah lebih maju menuju masa depan yang cerah. Menjadi anggota dewan, ia memahami harus aktif memerankan tugas dan fungsi kedewanan. Sebab itu, ia berkomitmen untuk mendorong agar pemerintahan baru ini fokus bekerja melaksanakan agenda – agenda prioritas.

Di sisi lain, Doli juga mengingatkan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun negara, baik kalangan eksekutif, legislatif, dan masyarakat luas. “Tantangan Indonesia akan semakin kompleks, namun dengan pondasi yang kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat, Indonesia diharapkan dapat terus maju dan mencapai cita-citanya sebagai negara yang adil dan makmur,” tandas legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu. (um/rdn)